– Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Jawa Tengah mendesak Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo buat merealisasikan apa yg telah diungkapkan. Yakni memecat kepala sekolah yg terpapar radikalisme.
Hal itu diungkapkan langsung Ketua
FKPT Jawa Tengah, Budiyanto.
“Kalau
Pak Ganjar dapat membuktikan ada kepala sekolah dan tenaga pendidik yg
terpapar radikalisme, pecat,” ujarnya, seperti dikutip dari situs
resmi NU, Selasa, 8 Oktober 2019.
Ketua Dewan
Pimpinan Pusat Ikatan Alumni atau IKA Universitas Negeri Semarang (Unnes) ini
mengingatkan, peran kepala sekolah dan tenaga pendidik semestinya mengajarkan
dan mendidik supaya para siswa menjadi generasi yg cinta tanah air.
“Baygkan,
ada banyak anak kita yg masih sekolah. Jika mereka dicekoki, kepala sekolah
dan guru melakukan indoktrinasi. Ini berbahaya,” ujarnya.
Maka dari itu, ia meminta partisipasi semua pihak buat mencegah paham
yg membahayakan NKRI. Terlebih, ketegasan pemerintah dalam mengambil langkah
kongkrit, menyikapi para radikalis yg terus berusaha menyasar kalangan
pelajar dan mahasiswa.
“Ideologi
ini harus dicegah, jangan dibiarkan terus berkembang. Apalagi di kalangan
pelajar dan mahasiswa,” terangnya.
Menurut Budiyanto, bentuk negara ini telah final, telah menjadi hasil ijtihad dan kesepakatan para pendiri
bangsa. Karena itu radikalisme dan gagasan khilafah harus ditolak.
“Ideologi
itu (radikalisme, red) telah berbahaya sebab ngutak-ngatik kesepakatan bangsa
ini. Prinsip bangsa ini yaitu kepanjangan PBNU, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika,
NKRI, dan UUD 45,” tegasnya.
Diketahui, Gubernur Ganjar Pranowo
sebelumnya mengaku telah mengumpulkan
jajaran kepala sekolah dan guru buat menyortir mereka yg terindikasi telah
terpapar paham radikalisme. Hasilnya, tujuh kepala sekolah negeri di Jawa
Tengah terindikasi menganut paham radikal.
Saat itu,
Ganjar pun telah menyampaikan secara langsung kepada seluruh kepala sekolah dan
tenaga pendidik, bila memang tak setuju dgn paham Pancasila dan menganut
paham radikal hingga komunisme lebih baik keluar dari jabatan yg diemban.
“Saya
sampaikan tawaran. Kalau tak suka sama Pancasila tak apa-apa, kalau Anda
komunis silakan Anda keluar. Kalau Anda usung khilafah silakan Anda keluar. Gitu
saja,” ujarnya.